DJP Aktifkan 24.672 Wajib Pajak Dormant, Raup Rp20,63 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengambil langkah taktis untuk memperluas basis pajak dan mengamankan penerimaan negara.
Langkah tersebut dilakukan dengan mengaktifkan kembali puluhan ribu wajib pajak yang sebelumnya berstatus nonaktif atau dormant.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini hingga 12 Juni 2026, instansinya telah melakukan reaktivasi terhadap 24.672 wajib pajak yang sebelumnya masuk kategori non efektif, nonaktif, atau dormant.
"Reaktivasi wajib pajak non-effective, nonaktif atau dormant sampai 12 Juni 2026 itu ada 24.672 wajib pajak," kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).
Kebijakan reaktivasi rekening dormant ini berhasil menambah total wajib pajak baru sebanyak 28.257 wajib pajak hingga 12 Juni 2026.
Pada periode yang sama, terdapat pula penambahan 1,84 juta wajib pajak baru yang mendaftar secara sukarela.
Wajib pajak dormant merupakan wajib pajak yang sudah terdaftar resmi, namun terpantau tidak lagi aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Pengaktifan kembali kelompok ini terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi kas negara.
Hingga 31 Mei 2026, jumlah penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari kelompok wajib pajak dormant menyentuh angka Rp 20,63 triliun.
Perolehan ini memegang porsi terbesar dalam capaian perluasan basis pajak yang totalnya menghasilkan sekitar Rp 23,5 triliun.
Pundi-pundi penerimaan lainnya ditopang oleh setoran wajib pajak baru senilai Rp 912,9 miliar serta pengusaha kena pajak (PKP) baru yang menyumbang Rp 1,96 triliun.
Program perluasan basis pajak ini tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan perpajakan pada 2027.
Bimo menambahkan bahwa upaya memperluas basis pajak ke depan akan mengandalkan pemanfaatan data dan teknologi informasi.
Hal ini bertujuan untuk melacak potensi perpajakan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
"Perluasan basis wajib pajak menggunakan data dan teknologi yang berfokus di ekonomi digital, shadow economy dan sektor informal lain untuk menjadi basis perluasan wajib pajak kami," kata Bimo.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






