Kemenkeu Terima Penerimaan Negara Rp 1,02 Triliun dari Pemulihan Aset
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima tambahan ruang fiskal berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 1,02 triliun dari Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung.
Penyerahan dana tersebut berlangsung di Jakarta Selatan pada Senin (15/6/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana segar ini merupakan instrumen produktif untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional yang semakin meningkat.
"Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Purbaya.
Jumlah Rp 1.029.874.376.628 tersebut bersumber dari lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp 978,1 miliar, penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp 30,9 miliar, serta rampasan kasus korupsi Edi Tansil sebesar Rp 51,6 miliar.
Selain itu, terdapat pula penyerahan dana hasil lelang perlindungan korban dengan nilai mencapai Rp 19,1 miliar.
Pemulihan Aset Berbeda dengan Penerimaan Rutin
Menurut Purbaya, pendapatan dari pemulihan aset memiliki sifat yang berbeda dibandingkan setoran rutin harian seperti sektor perpajakan.
"Setiap rupiah yang berhasil dikembalikan berarti mengurangi kerugian negara dan memperkuat kapasitas fiskal kita," kata Purbaya.
Pihaknya memberikan perhatian khusus pada keberhasilan penyitaan aset eksekusi puluhan tahun milik terpidana korupsi Edi Tansil.
"Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang. Ini menunjukkan negara hadir dan konsisten menjaga kepentingan publik," tegas Purbaya.
Pemerintah menjamin tata kelola seluruh dana publik hasil pemulihan penegakan hukum berjalan transparan serta akuntabel.
"Kami ingin memastikan bahwa hasil pemulihan aset ini benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik," ujar Purbaya.
Ke depan, Kemenkeu bersiap memperkuat kerja sama dengan BPA Kejaksaan Agung guna mengoptimalkan pelacakan, pelelangan, dan pengelolaan aset negara hasil tindak pidana.
Update Terbaru
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






