Dua Lembaga Penagih Kewajiban Finansial: Pajak vs BPJS Kesehatan
Indonesia memiliki dua lembaga yang bertugas menghimpun kewajiban finansial dari masyarakat, badan usaha, dan pemerintah: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Keduanya memiliki kewenangan penagihan yang diatur undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, cara keduanya menjalankan fungsi tersebut sangat berbeda.
Perbandingan Kinerja dan Efisiensi
DJP mengoperasikan lebih dari 500 kantor dengan 42.000 pegawai dan anggaran Rp21,26 triliun pada 2024.
Namun, tax ratio Indonesia justru menurun dari 10,38% (2022) menjadi 9,31% (2025).
Realisasi penerimaan pajak 2025 hanya Rp2.217,9 triliun dari target Rp2.490,9 triliun, meleset hampir Rp273 triliun.
Sementara itu, BPJS Kesehatan dengan sekitar 6.000 pegawai mengelola kepesertaan 278,1 juta jiwa (98,45% penduduk) dan portofolio investasi Rp66 triliun.
Biaya operasional BPJS Kesehatan dibatasi maksimal 3,66% dari pendapatan iuran, jauh lebih efisien dibandingkan Badan Amil Zakat Nasional yang menggunakan 11,8%.
Masalah Integritas dan Desain Kelembagaan
Korupsi di lingkungan DJP telah menjadi masalah sistemik, dengan setidaknya 11 kasus besar dalam satu dekade terakhir, termasuk mantan Dirjen Pajak yang diperiksa Kejaksaan Agung.
Sebaliknya, BPJS Kesehatan tidak memiliki bukti signifikan keterlibatan dalam fraud atau korupsi sebagai institusi. Masalah fraud dalam JKN terjadi di fasilitas kesehatan mitra, bukan di internal BPJS.
Akademisi UGM menyebut 47% aktivitas ekonomi Indonesia berada di luar basis pajak, dengan tax gap mencapai 6,4% dari PDB.
Rencana Strategis DJP 2020–2024 mengakui bahwa lebih dari 50% SDM digunakan untuk pekerjaan administratif manual yang tidak berdampak tinggi pada penerimaan.
BPJS Kesehatan berhasil berkat arsitektur kelembagaan yang independen dari birokrasi kementerian, adopsi teknologi digital yang mendalam, dan sistem akuntabilitas langsung ke Presiden.
Negara lain seperti Rwanda dan Kenya telah mentransformasi lembaga pemungut pajak menjadi badan semi-otonom dengan hasil positif. Indonesia memiliki preseden sukses melalui BPJS Kesehatan.
Reformasi perpajakan seperti Coretax patut diapresiasi, namun tidak cukup untuk mengatasi masalah budaya organisasi dan gratifikasi yang mengakar.
Pertanyaan mendasar adalah apakah desain kelembagaan DJP yang berada di bawah hierarki kementerian masih relevan untuk mencapai target tax ratio 15% pada 2029.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






