Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram kepada perajin tempe.

Kebijakan ini disalurkan melalui Perum Bulog sebagai respons terhadap gejolak harga global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa intervensi ini bertujuan menjaga kelangsungan produksi pangan lokal. Ia menegaskan bahwa lonjakan biaya produksi tidak boleh langsung dibebankan kepada konsumen.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Budi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Skema Subsidi dan Alokasi Awal

Skema bantuan ini telah dimatangkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6/2026).

Sebagai langkah awal, pemerintah mengalokasikan subsidi untuk 250.000 ton kedelai impor.

Fluktuasi harga kedelai di pasar internasional dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok.

Subsidi ini diharapkan menjadi bantalan bagi pelaku usaha kecil agar tidak menaikkan harga jual secara drastis.

"Ini tujuannya adalah untuk meringankan harga yang semakin tinggi karena imbas pasar global, karena perang, sehingga nanti perajin tetap bisa memproduksi tempenya sesuai harga yang ada sekarang," kata Budi.

Ketergantungan pada pasokan luar negeri menjadi alasan penunjukan Perum Bulog sebagai fasilitator penyaluran. Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa skema ini mendesak dilakukan akibat depresiasi rupiah yang menaikkan biaya impor.

"Subsidi tahap pertama diberikan untuk 250 ribu ton kedelai karena komoditas ini hampir seluruhnya masih bergantung pada impor," ujar Zulkifli.

Melalui subsidi ini, pemerintah memproyeksikan stabilitas harga bahan baku tahu dan tempe dapat lebih terukur.

Penjagaan pada aspek hulu produksi dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi daya beli masyarakat.