Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa dikabarkan mempertimbangkan opsi kerja sama keamanan dengan pihak Israel.

Langkah tersebut dinilai mampu membuka jalan bagi perdamaian komprehensif antara Suriah dan Israel.

Kendati demikian, kesepakatan itu dipastikan tidak akan mengorbankan hak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.

Wilayah strategis tersebut diketahui telah direbut dan diduduki oleh Israel sejak konflik pecah pada tahun 1967.

Sharaa menyebutkan bahwa pemerintahannya sedang berupaya melibatkan berbagai negara demi menekan pihak Israel.

Tekanan internasional itu diharapkan mampu membuat Israel mengadopsi kebijakan yang jauh lebih seimbang terhadap Suriah.

Dalam sebuah wawancara khusus, Sharaa menegaskan bahwa negaranya saat ini secara konsisten memilih untuk menghindari konfrontasi.

Namun, ia tetap menolak dengan tegas gagasan untuk membuka hubungan diplomatik penuh ataupun melakukan normalisasi.

Pendekatan luar negeri Suriah didasarkan pada prinsip tidak adanya masalah mendasar dengan negara-negara tetangga.

Akan tetapi, normalisasi dengan Israel sama sekali tidak pernah dimasukkan ke dalam rencana resmi pemerintahan Suriah.

Sharaa menilai situasi negaranya sangat berbeda dengan negara-negara lain yang telah menandatangani kesepakatan damai.

Beberapa waktu lalu, ia sempat diminta bergabung dengan Abraham Accords saat bertemu dengan Presiden Donald Trump.

Perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat tersebut melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Namun, tawaran untuk mengikuti jejak negara-negara penandatangan kesepakatan Abrahamik itu ditolak secara langsung.

Suriah memiliki perbatasan langsung dengan Israel dan wilayahnya mengalami pendudukan berkepanjangan di Dataran Tinggi Golan.

Karena alasan tersebut, Suriah tidak akan memasuki jalur negosiasi secara langsung untuk saat ini.

Prioritas utama Suriah saat ini adalah menghidupkan kembali Perjanjian Pelepasan yang ditengahi oleh PBB.

Pengaturan serupa dibutuhkan guna menstabilkan wilayah Suriah selatan di bawah pengawasan ketat internasional.

Perjanjian historis tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1974 di Jenewa dengan disaksikan oleh perwakilan PBB.

Dokumen itu mencakup kewajiban gencatan senjata serta pemisahan pasukan militer di zona penyangga netral.