Ia menutup pemaparannya dengan meminta jalan keluar konkret terkait kondisi keuangan daerah dari pemerintah pusat.

"Dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya," imbuh Sherly.

Merespons dinamika fiskal daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer baru agar tidak memperparah beban belanja pegawai.

"Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito.

Tito menilai penambahan tenaga honorer, khususnya di sektor administrasi, kerap kali diisi oleh pihak yang kurang kompeten akibat faktor politik lokal.

"Dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban, beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu," kata Tito.

Kemendagri menyoroti fenomena penumpukan honorer yang pada akhirnya memicu tuntutan pengangkatan menjadi PPPK atau PNS.

"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas.

Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban," ucap Tito.

>>> Wamendikdasmen Dorong Guru Jadi Arsitek Pembelajaran Kreatif

Kendati memberlakukan moratorium ketat untuk rekrutmen baru, Tito menegaskan agar pemda tidak memberhentikan tenaga honorer yang sudah ada demi mencegah keresahan di lingkungan kerja.