Gaji PPPK Daerah Bakal Ditanggung APBN Rp23 Triliun Mulai Tahun 2027
Selasa / 29-09-2026, 15:14 WIB
Pemerintah pusat dan Banggar DPR sepakat menanggung beban gaji PPPK daerah pada 2027 mendatang dengan alokasi anggaran mencapai Rp23 triliun.
Selasa / 29-09-2026, 15:14 WIB
Pemerintah pusat dan Banggar DPR sepakat menanggung beban gaji PPPK daerah pada 2027 mendatang dengan alokasi anggaran mencapai Rp23 triliun.
Senin / 14-09-2026, 15:00 WIB
Pemerintah pusat akan mengambil alih pembayaran gaji PPPK daerah secara bertahap mulai 2027 untuk meringankan beban keuangan pemerintah daerah.
Minggu / 19-07-2026, 08:49 WIB
Sebanyak 39 daerah mengalami kesulitan membayar gaji PPPK. Guru Besar UGM mengusulkan pemotongan tunjangan pejabat eselon I dan II sebesar 20 persen serta pengalihan honor komisaris untuk menutupi kekurangan anggaran.
Selasa / 23-06-2026, 15:42 WIB
Anggota Banggar DPR Dede Yusuf mengusulkan agar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu dibiayai APBN. Langkah ini dinilai bisa menyelamatkan keuangan daerah yang terbebani belanja pegawai.
Jumat / 12-06-2026, 18:56 WIB
Wali Kota Medan Rico Waas memastikan anggaran daerah cukup dan sehat untuk membayar gaji 13.120 pegawai PPPK tanpa kendala. Kondisi keuangan Medan stabil dibanding daerah lain.
Jumat / 12-06-2026, 17:40 WIB
Pemerintah membuka rekrutmen PPPK Sekolah Rakyat 2026 dengan total 8.180 formasi, terdiri dari 3.053 guru dan 5.127 tenaga kependidikan. Gaji pokok mulai Rp1,9 juta hingga Rp6,7 juta per bulan.
Kamis / 11-06-2026, 11:08 WIB
Pemerintah resmi membuka seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2026 melalui portal SSCASN. Pendaftaran berlangsung 8-14 Juni 2026. Simak rincian gaji pokok dan tunjangan untuk guru dan tenaga kependidikan.
Rabu / 10-06-2026, 19:00 WIB
Pendaftaran PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 resmi dibuka pada 8-14 Juni 2026. Simak rincian gaji dan tunjangan terbaru.
Rabu / 10-06-2026, 16:12 WIB
Kementerian Keuangan dan Kemendagri berkoordinasi mencari solusi bagi 39 pemerintah daerah yang gagal bayar gaji PPPK akibat belanja pegawai melebihi 50% APBD.
Selasa / 09-06-2026, 16:16 WIB
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan Pemprov tak mampu membayar gaji PPPK hingga 2026 karena belanja pegawai Rp1,1 triliun melebihi DAU Rp960 miliar.
Sabtu / 07-02-2026, 07:54 WIB