Pemerintah Cari Solusi Atasi 39 Pemda Gagal Bayar Gaji PPPK
Kementerian Keuangan berencana menggelar koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merespons laporan puluhan pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kondisi darurat anggaran ini dipicu oleh porsi belanja pegawai di 39 daerah yang telah melampaui 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah tindak lanjut tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026).
"Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri," kata Purbaya.
Intervensi Pusat Melalui TKD
Masalah kapasitas fiskal daerah ini sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menilai perlunya intervensi pemerintah pusat.
Tito menjelaskan bahwa bantuan finansial dapat disalurkan melalui penambahan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN.
"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan.
Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujar Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).
Dalam pemaparannya, Tito menguraikan beberapa wilayah dengan krisis ruang fiskal akut, salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah dengan beban belanja pegawai mencapai 56,65 persen.
Persentase tinggi juga tercatat di Kabupaten Donggala sebesar 53,1 persen, dan Kabupaten Sigi dengan belanja pegawai 60 persen dari APBD.
"Nah ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.
Pemerintah pusat telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai 30 persen dari APBD yang wajib dipenuhi mulai tahun anggaran 2027, sesuai Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Data terkini Kemendagri menunjukkan 367 kabupaten masih melewati batas 30 persen, dan baru 48 kabupaten yang patuh di bawah ambang tersebut.
Sebagai langkah penyehatan, pemerintah daerah diinstruksikan menyisir kembali pembiayaan program non-prioritas yang tidak berdampak langsung pada publik.
"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu," tutur Tito.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






