Tito Sebut Pelibatan Swasta Akan Optimalkan Program Perumahan Rakyat
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pelibatan sektor swasta menjadi elemen krusial dalam mempercepat realisasi Program Perumahan Rakyat sekaligus mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN maupun APBD untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada pengembang, terutama untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja.
Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Tito saat menghadiri Pelantikan DPP APERSI Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7) malam.
Pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi kemudahan kepada pengembang, seperti pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui MPP.
Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah.
Tito meminta peran aktif para pengembang untuk melaporkan daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara optimal. Kemendagri akan melakukan evaluasi khusus terhadap daerah yang menghambat percepatan pembangunan perumahan.
"Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot.
Saya mau buat zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka," tegasnya.
Menurut Tito, kekhawatiran sebagian daerah terhadap potensi berkurangnya PAD akibat pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR tidak tepat.
Manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan perumahan justru jauh lebih besar.
Semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak huni, maka angka kemiskinan akan semakin menurun.
Aktivitas pembangunan perumahan juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi sektor bahan bangunan, dan memperluas basis penerimaan PBB.
Kemendagri akan berkoordinasi dengan BPKP agar pelaksanaan pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR menjadi salah satu aspek yang diawasi di daerah.
Selain itu, Kemendagri akan memberikan apresiasi kepada daerah yang mendukung program perumahan rakyat.
Menutup sambutannya, Mendagri mengajak APERSI untuk terus memperkuat komunikasi dengan kepala daerah.
Kolaborasi antara kepala daerah dan asosiasi pengembang merupakan bagian penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan di Indonesia.
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






