Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk membangun pabrik bioetanol.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung penerapan mandatori pencampuran etanol 20 persen (E20) pada bensin pada 2028.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pada Senin (20/7/2026).

Eniya mengatakan bahwa pemerintah akan mencontoh kebijakan bioetanol dari program biodiesel yang sukses.

Program biodiesel sebelumnya telah membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta.

"Perusahaan swasta diizinkan, dan kami sangat mendorong mereka untuk membangun pabrik-pabrik ini," ujar Eniya.

Ia menekankan bahwa pengembangan industri bioetanol tidak boleh hanya bergantung pada badan usaha milik negara.

Eniya mencatat bahwa pembangunan pabrik diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 tahun.

Namun, tantangan utama tetap pada ketersediaan bahan baku.