Pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pembiayaan gaji aparatur sipil negara daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Beban gaji tersebut resmi ditanggung langsung oleh pemerintah pusat mulai tahun 2027 mendatang.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan sebagian besar pegawai yang dialihkan pembiayaannya ini merupakan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan.

Alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembayaran honorarium tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 ditetapkan senilai Rp23 triliun.

Kebijakan pengambilalihan pos pendanaan ini diproyeksikan mampu memangkas beban pengeluaran anggaran pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Selain persoalan gaji, pemerintah dan DPR RI turut menyepakati implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Regulasi tersebut mengatur ketentuan pemberlakuan kewajiban belanja daerah atau mandatory spending untuk pegawai maksimal 30 persen dan infrastruktur minimal 40 persen.

Namun, hasil evaluasi bersama menghasilkan kesepakatan untuk menunda pemberlakuan aturan tersebut agar ruang fiskal daerah tetap terselamatkan.

Kesepakatan lainnya mencakup percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada pemerintah daerah.