Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyampaikan permohonan resmi kepada Mahkamah Konstitusi.

Ia meminta agar lembaga peradilan tersebut menghadirkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan.

Permintaan tersebut diajukan dalam perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

Denny menilai kehadiran Gibran sangat penting agar duduk perkara mengenai pendidikan dapat menjadi lebih terang benderang.

Selain Gibran, ia juga meminta MK menghadirkan Menteri Hukum serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kehadiran para menteri tersebut diharapkan mampu menjelaskan proses harmonisasi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Sidang permohonan diskualifikasi ini berfokus pada substansi utama mengenai syarat pendidikan SMA atau sederajat bagi calon wakil presiden.

Sejumlah pihak bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Poin Petitum dan Pihak Pemohon Gugatan

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah menyatakan syarat pendidikan yang ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif.

Para pemohon juga meminta Mahkamah mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan yang sesuai.

Selain itu, para pemohon meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan mengandung cacat hukum sejak awal dan membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden oleh MPR.

Bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.