Pemerintah pusat berencana mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai awal Januari 2027 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 14 September 2026.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun guna mengubah status pegawai PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Nantinya pembayaran seluruh pegawai dengan status tersebut akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pengalihan pembayaran gaji bagi PPPK di lingkungan pemda yang saat ini masih menggunakan anggaran daerah.

Para pegawai tersebut nantinya akan diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Pembayaran gaji mereka kemudian akan dialihkan ke pemerintah pusat secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

Purbaya menilai kebijakan ini akan membantu mengurangi beban anggaran yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sebagian belanja pegawai daerah nantinya bakal dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kondisi keuangan di tingkat daerah secara signifikan.

Dalam keterangannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa total anggaran yang disiapkan untuk transisi status pegawai tersebut bisa saja bertambah dari perkiraan awal.

Melalui pengalihan belanja pegawai ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah masing-masing.