Industri Keramik Nasional Terhambat Lonjakan Harga Gas Bumi
Keterbatasan alokasi gas murah memaksa produsen membeli Liquefied Natural Gas (LNG) regasifikasi alternatif seharga US$21 per MMBTU.
Angka itu jauh melampaui tarif insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBTU.
"Selama 4 bulan 5 bulan di tahun ini, supply gas dari PGN untuk HGBT itu hanya di range 40% sampai 45%.
Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal. Harganya US$21 per MMBTU," ungkap Edy Suyanto.
Lonjakan biaya energi tersebut menekan daya saing lokal dari ancaman banjir produk impor asal China dan India.
Asaki mengusulkan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi agar penjualan gas memprioritaskan industri dalam negeri.
"Karena makin banyak kami produksi, utilisasi semakin tinggi, harga gas akan semakin tinggi juga otomatis.
Nah daya saingnya kami perlu apa, kita mesti lihat China, India hari ini mereka over capacity, over supply, mereka harus buang ke mana?
Pasti kita akan dijadikan target pengalihan ekspornya," tutur Edy Suyanto.
Akibat keterbatasan alokasi, rata-rata biaya gas industri kini menembus US$15 per MMBTU sejak 1 Juni dan menyumbang 45 persen dari total biaya operasional.
"Kami sudah berhitung kalau dengan harga gas US$15 mulai 1 Juni, production cost dari sisi biaya energi ini akan naik di atas 45%.
Padahal di awal pelaksanaan HGBT tahun 2020 dan 2021 awal ya masih US$6, ini kami mampu mencetak efisiensi baru nih sehingga harga energi terhadap total biaya produksi itu di bawah 30% waktu itu sekitar 27-28%," tambah Edy Suyanto.
Pakar ekonomi menilai tingginya harga gas akan bertahan lama karena dinamika hulu dan kendala geografis.
Sumber gas baru mayoritas berada di wilayah timur sementara pabrik keramik dominan di wilayah barat Indonesia.
"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap.
Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," urai Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






