Kementerian Perindustrian tengah merumuskan solusi jangka panjang bersama sejumlah penyedia energi dalam negeri.

Langkah ini menyusul hambatan operasional yang dihadapi industri keramik nasional akibat mahalnya harga gas bumi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

>>> Rupiah Menguat Terbesar di Asia pada Pagi Hari Ini

Hambatan tersebut terjadi di saat sektor manufaktur ini sebenarnya sedang dalam tren ekspansi kapasitas produksi yang signifikan.

Pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan agar kontribusi besar sektor keramik terhadap perekonomian nasional tidak terganggu.

"Harga gas masih challenging ya, jadi tentu ini tantangan dan saya kira kami akan terus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai penyedia gas di dalam negeri.

Terutama perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Faisol Riza menambahkan bahwa jaminan kelancaran pasokan gas sangat krusial demi kepastian energi di sektor hilir.

Sektor keramik menyumbang 19,07 persen terhadap PDB nasional dengan nilai Rp1.179,62 triliun, investasi Rp182,04 triliun, serta menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Februari 2026.

Kapasitas Produksi Meningkat, Utilisasi Terancam

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat kapasitas terpasang terus naik dalam lima tahun terakhir akibat investasi baru.

Namun, target utilisasi pabrik di atas 80 persen terancam oleh pasokan gas murah dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) yang hanya berkisar 40 hingga 45 persen pada semester pertama tahun ini.

"Kapasitas terpasang awal 2021 itu 538 juta meter persegi (m2). Per hari ini tahun 2026 naik ke 672 juta m2.

Artinya ada ekspansi tambahan 25 juta m2. Nah, ini belum berhenti nih.

2027 ada ekspansi lagi sampai tahun 2029 total tambahan akan menjadi 728 juta m2," papar Ketua Umum Asaki Edy Suyanto.