Pemerintah Revisi Aturan PMSE demi Perkuat Ekosistem Perdagangan Digital
Pemerintah resmi menyempurnakan regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru.
Langkah ini diumumkan pada Kamis (4/6/2026) sebagai upaya memperkuat ekosistem perdagangan digital yang adil dan sehat.
Penataan ini berfokus pada lima poin utama.
Kelima poin tersebut meliputi peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, serta penguatan tata kelola teknologi digital.
Aturan baru ini memprioritaskan produk usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.
Selain itu, regulasi mewajibkan perizinan berusaha, memberikan transparansi biaya dan promosi, serta memberikan insentif promosi bagi UMK.
Pemerintah juga menyediakan mekanisme pengaduan dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk perlindungan dari praktik tidak sehat.
Regulasi ini memperluas cakupan dengan menambahkan dua model bisnis baru, yaitu layanan transportasi darat dengan fitur niaga tambahan (ride-hailing) dan agen perjalanan digital (online travel agent/OTA).
Pengaturan model ride-hailing difokuskan secara spesifik pada aktivitas transaksi jual beli barang yang difasilitasi platform, bukan pada layanan transportasinya.
"Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya UMK, serta upaya perlindungan konsumen," kata Budi dalam keterangannya.
Pemerintah memasukkan model bisnis baru ini sebagai respons atas perkembangan lanskap digital yang dinamis.
"Penambahan dua model bisnis PMSE ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis.
Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum," tambah Budi.
Penerapan kewajiban izin usaha bagi seluruh pedagang digital menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan mendorong ekosistem yang lebih sehat sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen dan pelaku usaha.
"Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi," jelas Budi.
Untuk mempermudah transisi, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan secara bertahap.
"Regulasi ini merupakan langkah awal.
Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring," imbuh Budi.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






