DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Eks Jampidsus Febrie
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus korupsi dan dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Hal itu disampaikannya merespons penanganan kasus tersebut. Dalam kasus itu, penyidik telah menahan Don Ritto selaku pihak swasta, namun Febrie tidak ditahan.
Saan mengatakan DPR menghormati proses penyidikan dan pemeriksaan yang berlangsung. Namun, ia meminta ada kesetaraan dalam penanganan.
"Tapi kita berharap bahwa ada equalitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan.
Jadi asas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting, dan tidak apa membedakan satu sama lain," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/7).
Ketua DPR Puan Maharani berharap kasus itu ditangani secara transparan. Ia meminta kasus itu juga tidak membuat hubungan Polri dan Kejagung renggang.
"Jangan kemudian membuat sinergi antara Kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang karena satu kasus kemudian jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak berjalan sinerginya," katanya.
Latar Belakang Kasus
Sebelumnya Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penerbitan tiga Sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari Kepolisian.
Ketiga Sprindik itu terkait tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel; pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan Blackout; hingga perkara ASABRI.
Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yakni Don Ritto selaku pihak swasta dan Febrie Adriansyah.
Berdasarkan perannya, Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Sementara Febrie diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya.
Kejagung juga telah membentuk tim khusus berjumlah sembilan jaksa senior yang mayoritas pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para jaksa itu disebut tidak bersikap resistensi atau menolak kasus korupsi yang menjerat Febrie.
Update Terbaru
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Mendekati Rilis, Pendapatan Penjualan Rockstar Tembus Rp 23 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Sebenarnya Bisa Rilis Lebih Cepat Menurut Pimpinan Rockstar
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
The Batman 2 Tertunda Membuat Robert Pattinson Terlepas dari Kontrak Film Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB
Scarlet Witch Layak Dapatkan Film Sendiri Setelah Kembalinya Wanda di Doomsday
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB






