Dampaknya, para siswa berisiko ditolak saat mendaftar ke perguruan tinggi dalam negeri serta menemui hambatan dalam melamar pekerjaan.

Di samping masalah legalitas, beberapa sekolah juga tersangkut kasus kriminal serius. Pada Juni 2025, sebuah sekolah tidak berizin di Incheon ditutup secara mendadak tanpa ada peringatan sebelumnya.

>>> Cody Gakpo Dikabarkan Ingin Tinggalkan Liverpool Pascapengunduran Diri Arne Slot

Lembaga di Incheon tersebut diduga menerapkan kurikulum yang tidak jelas, menunggak pembayaran gaji guru, serta menyediakan fasilitas di bawah standar.

Orang tua murid kemudian melayangkan gugatan hukum untuk menuntut pengembalian dana.

Total tuntutan dana sekolah tersebut mencapai 3 miliar won atau berkisar Rp 33 miliar. Direktur sekolah itu akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan.

Imbas penutupan mendadak di Incheon membuat lebih dari 10 siswa tidak bisa pindah ke sekolah umum. Mereka terpaksa menghentikan pendidikan formalnya.

Beberapa institusi ilegal ini juga diduga melakukan kecurangan lain.

Mereka disinyalir menjual kunci jawaban ujian masuk dan menjanjikan nilai tinggi kepada calon siswa demi mendapatkan imbalan uang dalam jumlah besar.

Desakan Memperketat Pengawasan Pemerintah

Kontroversi yang terus meluas memicu pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penerapan regulasi yang lebih ketat.

Kritik tajam mengenai lemahnya pengawasan dilontarkan oleh Perwakilan Chae Su-ji dari People Power Party dalam sidang Dewan Metropolitan Seoul baru-baru ini.

"Sekolah internasional tak berizin menimbulkan risiko jelas, mulai dari catatan akademik yang tidak diakui hingga penutupan mendadak yang merugikan banyak keluarga," ujar Su-ji, dikutip dari Asia News Network.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan setempat, Chae Su-ji mengungkapkan ada sekitar 40 institusi di Seoul yang beroperasi sebagai sekolah internasional.