Universitas Republik Indonesia: Tugas dan Rencana Pembangunan Kampus
Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu (22/7).
Donny menjelaskan tugas utamanya adalah menyiapkan calon pemimpin masa depan melalui pendidikan yang terintegrasi.
>>> Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF Wanita usai Cukur Laos 5-0
"Beliau menginginkan adanya pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan pemerintahan. Beliau ingin mengkonsolidasikan beberapa pendidikan yang sudah ada," kata Donny di Istana Negara.
URI berkesinambungan dengan Sekolah Unggulan Garuda. Ke depan, Prabowo akan mendirikan kampus URI yang terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Donny menyebut URI akan mendirikan sebanyak 10 kampus.
"Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan SDM untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun BUMN," ucapnya.
Di bawah Gubernur URI terdapat Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan LAN.
LAN yang sudah ada akan diintegrasikan dan ditambah tugasnya. Selain pembinaan ASN, nantinya juga akan melatih karyawan BUMN.
Saat ini URI tengah melatih 399 pegawai baru BUMN untuk menjadi pemimpin berkarakter. Pembiayaan URI sepenuhnya dari APBN.
>>> Kebakaran Hutan di Prancis Selatan Hanguskan 500 Hektare Lahan
Kampus URI akan dibangun di Bogor, bekas lahan perkebunan sawit PTPN. Sementara itu, aktivitas URI berlangsung di gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
Donny mengatakan kampus URI akan berjalan seperti kampus pada umumnya dengan lulusan bergelar sarjana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan URI disiapkan untuk mencetak calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara.
"Itu sudah kita persiapkan lama. Belajar dari beberapa negara yang punya lembaga pendidikan khusus mempersiapkan calon pemimpin," kata Prasetyo.
Ia mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d'administration (ENA), kini berubah menjadi INSP, sebagai lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.
Prasetyo mengatakan para pejabat pemerintahan, BUMN, hingga kepala daerah umumnya pernah mengikuti pendidikan di lembaga tersebut.
Melalui model serupa, pemerintah berharap calon pemimpin Indonesia memiliki kemampuan teknis dan wawasan kebangsaan yang kuat.
>>> NextPrime Manfaatkan 'Marselino Effect' untuk Dorong Perawatan Diri Pria
"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan teknis maupun wawasan kebangsaan. Kita ini menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Prasetyo.
Update Terbaru
Xbox Luncurkan Program Kompatibilitas Mundur di PC, Dimulai dengan Empat Game Lawas
Kamis / 23-07-2026, 00:43 WIB
Bethesda Batal Rilis Game PvP Shooter yang Belum Diumumkan
Kamis / 23-07-2026, 00:43 WIB
Cara Menuju Arrakeen di Dune Awakening
Kamis / 23-07-2026, 00:43 WIB
IRS Dikritik Soal Pajak Hadiah Piala Dunia Spanyol
Kamis / 23-07-2026, 00:43 WIB
Hegseth Minta Tambahan Dana $67 Miliar, Biaya Perang Iran Capai $37,5 Miliar
Kamis / 23-07-2026, 00:42 WIB
Penjualan Ritel Meksiko Turun 0,6% pada Mei, Peso Tetap Perkasa
Kamis / 23-07-2026, 00:42 WIB
Pasangan Michigan Gugat Taco Bell Akibat Wabah Selada Terkontaminasi
Kamis / 23-07-2026, 00:42 WIB
Sonic Team Akui Tantangan Jaga Momentum di Pasar Kompetitif, Janjikan Lebih Banyak Konten
Kamis / 23-07-2026, 00:41 WIB
Sharon Osbourne Ajak Penggemar Kenang Ozzy dengan Musik Keras di Hari Pertama Kematiannya
Kamis / 23-07-2026, 00:41 WIB
Anggaran Pertahanan AS Capai Rekor Tertinggi di Tengah Konflik
Kamis / 23-07-2026, 00:40 WIB
Tony Iommi Kenang Ozzy Osbourne Setahun Setelah Kepergiannya
Kamis / 23-07-2026, 00:36 WIB
Gubernur West Virginia Nyatakan Darurat Banjir Bandang
Kamis / 23-07-2026, 00:36 WIB
Anggota DPR dan Pakar Desak Regulasi AI Setelah Insiden OpenAI
Kamis / 23-07-2026, 00:36 WIB
NAACP dan Serikat Pekerja Bersatu Perkuat Hak Pilih dan Pekerja
Kamis / 23-07-2026, 00:35 WIB







