DPR AS Setujui RUU Pertahanan Rp 1,15 Triliun Terkait UU Pemilih
DPR Amerika Serikat pada Rabu (22/7/2026) menyetujui paket otorisasi pertahanan senilai $1,15 triliun dengan suara 216-212.
RUU tersebut merupakan National Defense Authorization Act (NDAA) tahunan yang dikaitkan dengan SAVE America Act, undang-undang yang mewajibkan identifikasi pemilih lebih ketat.
Langkah ini merupakan prioritas legislatif yang didorong Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu.
Mayoritas anggota Partai Demokrat menolak paket tersebut, menentang operasi militer di Iran.
Perwakilan Adam Smith dari Washington, anggota senior Komite Angkatan Bersenjata DPR dari Partai Demokrat, menyuarakan penolakan keras.
"Mendukung apa pun di bidang pertahanan berarti mendukung perang tanpa akhir ini," kata Smith dalam debat di lantai DPR.
Paket ini mengalokasikan lebih dari $1 triliun langsung ke Departemen Pertahanan, $40 miliar untuk pengawasan persenjataan nuklir Departemen Energi, dan lebih dari $10 miliar untuk program militer terkait.
RUU ini juga menjamin kenaikan gaji personel militer.
Presiden Trump sebelumnya mengusulkan perluasan anggaran militer menjadi $1,5 triliun, meningkat sekitar $600 miliar dari tahun fiskal sebelumnya.
RUU gabungan ini kini menghadapi jalan sulit di Senat, di mana Partai Demokrat sebelumnya memblokir NDAA versi mandiri pada 14 Juli 2026 dengan suara 50-46.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengkritik agenda militer pemerintahan di Timur Tengah.
"NDAA tidak boleh menjadi izin untuk kecerobohan yang kita lihat di Iran," kata Schumer.
Schumer juga mengecam kampanye militer yang sedang berlangsung dalam pidatonya sebelum pemungutan suara.
"Donald Trump tidak boleh menyeret rakyat Amerika lebih dalam ke perang yang tidak bisa ia jelaskan dan tidak tahu cara mengakhirinya, lalu menuntut Kongres berpaling," ujarnya.
Pertempuran legislatif ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya permusuhan di Timur Tengah yang dimulai pada 28 Februari 2026, ketika pasukan AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran.
Setelah gencatan senjata sementara pada Juni, serangan AS kembali terjadi di Selat Hormuz setelah Trump menyatakan perjanjian tersebut batal.
Operasi militer selama lima bulan telah menewaskan 17 personel militer AS.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






