Total terdapat 1.212 DIM, terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan.

Hekal merinci bahwa dari ribuan DIM tersebut, sebanyak 485 DIM pada batang tubuh dan 224 DIM pada penjelasan tetap dipertahankan.

>>> Cara Cek Bansos PKH 2026 Lewat HP: Jadwal Cair dan Link Resmi Kemensos Terupdate

Hal ini menunjukkan banyak poin dari aturan sebelumnya masih relevan.

Selain itu, terdapat 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada bagian penjelasan. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas makna dan menghindari ambiguitas dalam penerapan hukum.

Terdapat pula perubahan substansi pada 31 DIM batang tubuh dan 11 DIM penjelasan. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi keuangan.

Hekal juga mencatat adanya penambahan substansi baru sebanyak 76 DIM pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan.

Di sisi lain, ada 46 DIM batang tubuh dan 33 DIM penjelasan yang dihapus dari draf akhir.

Penambahan dan penghapusan ini merupakan hasil pendalaman terhadap berbagai isu baru selama pembahasan di panja. Fokus utamanya adalah memperkuat pengawasan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

17 Pokok Materi dalam RUU P2SK

  • Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  • Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Kelembagaan Bank Indonesia (BI).
  • Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR secara berkala.
  • Perluasan cakupan usaha perbankan konvensional dan syariah.
  • Proses demutualisasi Bursa Efek di pasar modal.
  • Ketentuan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
  • Pengaturan terkait Surat Utang Danantara.
  • Penyelesaian resolusi untuk perusahaan asuransi dan asuransi syariah.
  • Dana pertanggungan wajib untuk korban kecelakaan lalu lintas.
  • Pengaturan bursa mineral serta komoditas strategis nasional.
  • Regulasi mengenai aset kripto sebagai bagian dari sektor keuangan.
  • Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan pinjaman serta perjudian daring.
  • Pengembangan pusat finansial internasional di Indonesia.
  • Mekanisme penanganan piutang macet bagi sektor UMKM.
  • Proses penyelidikan, penyidikan, serta mekanisme keadilan restoratif di sektor jasa keuangan.
  • Penanganan bank yang berada dalam status penyehatan.

Daftar di atas mencakup aspek vital dalam industri keuangan, mulai dari perlindungan nasabah hingga penguatan lembaga otoritas.

Pemerintah berharap aturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku pasar.

Salah satu poin menarik adalah peran DPR dalam mengevaluasi kinerja lembaga otoritas seperti BI, OJK, dan LPS.

Penanganan masalah perjudian dan pinjaman online ilegal kini memiliki payung hukum yang lebih spesifik melalui satuan tugas khusus.

Dengan disepaktinya draf ini, reformasi sektor keuangan Indonesia tinggal selangkah lagi.

>>> Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan Online Terbaru 2026, Praktis Tanpa Ribet

Pengesahan di sidang paripurna akan menjadi babak baru bagi tata kelola industri finansial dan perlindungan konsumen di tanah air.