Komisi XI DPR Sepakati RUU P2SK 2026, Siap Dibawa ke Paripurna
Total terdapat 1.212 DIM, terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan.
Hekal merinci bahwa dari ribuan DIM tersebut, sebanyak 485 DIM pada batang tubuh dan 224 DIM pada penjelasan tetap dipertahankan.
Hal ini menunjukkan banyak poin dari aturan sebelumnya masih relevan.
Selain itu, terdapat 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada bagian penjelasan. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas makna dan menghindari ambiguitas dalam penerapan hukum.
Terdapat pula perubahan substansi pada 31 DIM batang tubuh dan 11 DIM penjelasan. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi keuangan.
Hekal juga mencatat adanya penambahan substansi baru sebanyak 76 DIM pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan.
Di sisi lain, ada 46 DIM batang tubuh dan 33 DIM penjelasan yang dihapus dari draf akhir.
Penambahan dan penghapusan ini merupakan hasil pendalaman terhadap berbagai isu baru selama pembahasan di panja. Fokus utamanya adalah memperkuat pengawasan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
17 Pokok Materi dalam RUU P2SK
- Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kelembagaan Bank Indonesia (BI).
- Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR secara berkala.
- Perluasan cakupan usaha perbankan konvensional dan syariah.
- Proses demutualisasi Bursa Efek di pasar modal.
- Ketentuan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
- Pengaturan terkait Surat Utang Danantara.
- Penyelesaian resolusi untuk perusahaan asuransi dan asuransi syariah.
- Dana pertanggungan wajib untuk korban kecelakaan lalu lintas.
- Pengaturan bursa mineral serta komoditas strategis nasional.
- Regulasi mengenai aset kripto sebagai bagian dari sektor keuangan.
- Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan pinjaman serta perjudian daring.
- Pengembangan pusat finansial internasional di Indonesia.
- Mekanisme penanganan piutang macet bagi sektor UMKM.
- Proses penyelidikan, penyidikan, serta mekanisme keadilan restoratif di sektor jasa keuangan.
- Penanganan bank yang berada dalam status penyehatan.
Daftar di atas mencakup aspek vital dalam industri keuangan, mulai dari perlindungan nasabah hingga penguatan lembaga otoritas.
Pemerintah berharap aturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku pasar.
Salah satu poin menarik adalah peran DPR dalam mengevaluasi kinerja lembaga otoritas seperti BI, OJK, dan LPS.
Penanganan masalah perjudian dan pinjaman online ilegal kini memiliki payung hukum yang lebih spesifik melalui satuan tugas khusus.
Dengan disepaktinya draf ini, reformasi sektor keuangan Indonesia tinggal selangkah lagi.
Pengesahan di sidang paripurna akan menjadi babak baru bagi tata kelola industri finansial dan perlindungan konsumen di tanah air.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






