Kamis / 04-06-2026, 06:52 WIB
Panja DPR RI menyelesaikan pembahasan RUU P2SK dengan 17 materi pokok, termasuk evaluasi BI, OJK, LPS, serta aturan Surat Utang Danantara dan satgas pinjol.
Kamis / 04-06-2026, 06:04 WIB
Komisi XI DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati draf perubahan UU P2SK. Regulasi ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.
Kamis / 04-06-2026, 04:31 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penambahan posisi Kepala Eksekutif pengawas bursa mineral di OJK mulai 2026, seiring pengesahan RUU P2SK.
Kamis / 04-06-2026, 03:51 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perlindungan hukum bagi seluruh elemen OJK dalam RUU P2SK terbaru. Simak 17 poin utama revisi UU P2SK.
Kamis / 04-06-2026, 02:16 WIB
Pemerintah mengesahkan RUU P2SK yang memberikan payung hukum bagi instrumen syariah SRIA. Produk investasi ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah, memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi investor.
Kamis / 04-06-2026, 02:00 WIB
Pemerintah dan DPR sepakati RUU P2SK beri wewenang Danantara terbitkan surat utang khusus seperti patriot bond dan merah putih bond untuk mobilisasi kapital.
Kamis / 04-06-2026, 01:31 WIB
Pemerintah dan DPR menyepakati perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia dalam RUU P2SK. Aturan ini memberikan jaminan hukum saat menjalankan tugas sesuai iktikad baik.
Kamis / 04-06-2026, 00:00 WIB
Pemerintah dan DPR sepakati poin krusial RUU P2SK. Pusat Finansial Internasional di Bali akan memiliki insentif pajak hingga 0 persen.
Rabu / 03-06-2026, 23:15 WIB
RUU revisi P2SK memberikan kewenangan baru bagi DPR untuk mengevaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti lembaga terkait.
Rabu / 03-06-2026, 19:25 WIB
Pemerintah dan DPR RI sepakat membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas pinjaman online ilegal dan judi daring melalui RUU P2SK 2026.
Rabu / 03-06-2026, 02:57 WIB
Pemerintah Indonesia tengah menyusun aturan konsolidasi perbankan dalam revisi UU P2SK. Tujuannya menekan biaya transaksi dan suku bunga kredit melalui efisiensi skala ekonomi.
Rabu / 03-06-2026, 00:44 WIB
ASBISINDO mengusulkan peninjauan aturan spin-off Unit Usaha Syariah dalam RUU P2SK. Mereka menilai pendekatan berbasis kesiapan lebih tepat daripada kewajiban mutlak.
