RUU P2SK: Rekomendasi DPR ke BI-OJK-LPS Bersifat Mengikat pada 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan baru untuk mengevaluasi kinerja tiga lembaga keuangan utama di Indonesia.
Kewenangan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) terbaru yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa evaluasi mencakup Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Proses ini bertujuan memastikan tata kelola sektor keuangan berjalan lebih optimal.
Hasil evaluasi DPR tidak sekadar laporan formal. Purbaya menegaskan bahwa hasil tersebut berupa rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan legislatif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
Dengan mekanisme ini, transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan negara diharapkan meningkat.
Kesepakatan Pemerintah dan Komisi XI
RUU P2SK baru telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR dan pemerintah. Keputusan ini dicapai setelah Panitia Kerja (Panja) merampungkan pembahasan draf revisi.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, secara resmi mengetuk palu kesepakatan setelah seluruh fraksi memberikan persetujuan. Penandatanganan laporan hasil Panja disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Delapan fraksi di Komisi XI sepakat membawa RUU ini ke pembicaraan tingkat dua. Selanjutnya, draf undang-undang akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dalam waktu dekat.
Berikut 17 poin krusial yang diatur dalam RUU Perubahan P2SK:
- Penguatan kelembagaan LPS.
- Penataan kelembagaan OJK.
- Penguatan peran dan kelembagaan BI.
- Mekanisme evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR.
- Perluasan cakupan usaha untuk sektor perbankan konvensional dan syariah.
- Proses demutualisasi bursa efek di pasar modal.
- Ketentuan mengenai transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
- Penerbitan Surat Utang Danantara.
- Resolusi bagi perusahaan asuransi dan asuransi syariah.
- Ketentuan dana pertanggungan wajib untuk kecelakaan lalu lintas.
- Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.
- Regulasi mengenai aset kripto.
- Satgas khusus untuk penanganan pinjaman daring dan judi online.
- Pengembangan pusat finansial internasional di Indonesia.
- Penyelesaian masalah piutang macet bagi sektor UMKM.
- Mekanisme penyidikan sektor keuangan dan keadilan restoratif.
- Penanganan bank yang berada dalam status penyehatan.
Seluruh materi tersebut telah disepakati oleh Panja sebagai fondasi baru dalam memperkuat sektor keuangan nasional.
Pembahasan juga menyentuh aspek perlindungan hukum bagi pejabat sektor keuangan serta pengawasan pasar komoditas.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohammad Hekal, menyampaikan bahwa ke-17 pokok muatan ini merupakan hasil diskusi mendalam antara legislatif dan eksekutif.
Aturan baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






