Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia hanya bisa terjaga jika seluruh proses politik berlangsung bebas, jujur, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto sebelum menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi di FISIP Unair.

Menurut Hasto, forum akademik memiliki posisi strategis untuk menguji fenomena politik secara objektif dan ilmiah.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan," ujar Hasto.

Ia menambahkan, pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan karena hakikatnya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Hasto menilai demokrasi akan rapuh jika proses politik terlalu bergantung pada figur, kekuatan modal, mobilisasi aparatur, atau campur tangan negara.

"Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengaitkan netralitas negara dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang akan diperingati PDIP.

Menurutnya, peristiwa sejarah itu menjadi pelajaran tentang dampak buruk campur tangan negara terhadap kebebasan berserikat dan independensi partai politik.

Hasto mengingatkan bahwa ancaman otoritarianisme masa kini bisa hadir dalam wujud berbeda dari masa lalu.

"Otoritarianisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka.

Ia dapat muncul melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, kontrol terhadap ruang publik, hingga penyempitan kebebasan berekspresi," tuturnya.

Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan akademik merupakan fondasi utama yang harus dijaga.

Stabilitas politik yang dibangun dengan membungkam suara kritis, menurut Hasto, bukanlah cerminan stabilitas yang demokratis.