Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa surat yang dikirim partainya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini belum mendapat balasan.

Surat tersebut berisi permintaan data mengenai kader PDIP yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

>>> Harga Minyak Dunia Tembus US$90, ESDM Proyeksikan ICP Juli Turun ke US$67

PDIP melayangkan surat itu sebagai respons atas pernyataan Kepala BGN Nanik S Deyang yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG.

"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP berjuang untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP perjuangan, ya kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7).

Ia menambahkan, "Kalau enggak kami akan kirim surat kembali."

Latar Belakang Surat PDIP ke BGN

Hasto menjelaskan PDIP mengirim surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 kepada BGN.

Surat itu diteken oleh Hasto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.

Langkah ini menindaklanjuti instruksi partai melalui surat sebelumnya pada 24 Februari yang melarang kader di eksekutif, legislatif, maupun struktural memanfaatkan MBG untuk mencari keuntungan finansial.

"Ya, maka kemudian kami berkirim surat dengan bidang kehormatan Pak Komarudin Watubun ke seluruh jajaran internal partai agar program yang dalam desainnya ditujukan dengan misi yang baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan termasuk oleh kekuasaan, termasuk disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente mencari keuntungan dan kemudian rakyat justru dikorbankan," ujar Hasto.