Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono menyatakan pihaknya masih mengkaji rencana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga mampu, khususnya desil 8 hingga 10.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

>>> Messi Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Trenggono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan untuk membenahi tata kelola program MBG.

"Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya," ujar Trenggono.

Ia menambahkan, "Sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan ya. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas.

Jadi, disesuaikan nanti ya."

Prioritas untuk Desil Bawah dan Daerah Tertinggal

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan agar penerima MBG diprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah memprioritaskan penerima dari golongan desil bawah dan daerah tertinggal.

>>> Sosok Ibrahim Al Abrar, Bocah Boyolali Penemu Celah Keamanan NASA

"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi," kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

"Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," lanjutnya.

Agustina mengatakan pemerintah kini berfokus pada penataan penerima manfaat MBG. Hal itu menjadi fokus dalam satu bulan ke depan untuk pengkajian mendalam.

Ia juga menyoroti dinamika di lapangan, seperti latar belakang siswa yang beragam dalam satu sekolah.

"Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah," ujar dia.

Agustina menyinggung aspek psikologis siswa.

>>> Pembinaan PBSI dan BNI Asah Mental Atlet Muda Usai Sukses Ungguli China

Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan agar tidak ada siswa yang menerima dan tidak menerima dalam satu sekolah.