Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Rp49,8 Triliun
Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin malam, 15 Juni 2026.
Pagu indikatif yang disetujui secara rinci berjumlah Rp49.801.124.984.000. Anggaran tersebut akan didistribusikan ke berbagai program fiskal dan manajemen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kolaborasi dengan parlemen demi efisiensi anggaran. Menurutnya, koordinasi internal perlu diperkuat untuk menghilangkan sekat antarsatuan kerja.
“Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kementerian Keuangan ke depan termasuk menghilangkan silo-silo antarsatuan kerja,” ujar Purbaya.
Penyusunan anggaran ini didasarkan pada tiga fungsi utama, yakni Fungsi Layanan Umum, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pendidikan.
Pihak kementerian akan melanjutkan proses penyusunan program kerja 2027 dengan memprioritaskan pengelolaan fiskal yang terintegrasi.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program dan Unit
Alokasi anggaran berdasarkan program kerja kementerian terbagi ke dalam lima sektor utama.
Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi mendapat alokasi Rp36.331.236.000, Pengelolaan Penerimaan Negara Rp1.620.713.539.000, Pengelolaan Belanja Negara Rp14.124.503.000, Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp194.684.035.000, serta Dukungan Manajemen Rp47.935.271.671.000.
Berdasarkan unit kerja, Sekretariat Jenderal bersama BLU LPDB mendapatkan alokasi terbesar senilai Rp31.832.410.186.000.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan gabungan dengan beberapa BLU memperoleh Rp7.079.852.854.000.
Rincian pagu anggaran untuk seluruh unit Eselon I dan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan dipaparkan secara lengkap dalam dokumen kerja.
Total ada 14 unit yang menerima alokasi, termasuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp5.402.056.236.000 dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp2.810.447.978.000.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






