Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dalam penanganan kasus tersebut.

Penyesuaian Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Selain menanggapi isu hukum, Menkeu juga memberikan pembaruan mengenai kondisi fiskal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memaparkan bahwa anggaran program andalan ini terus mengalami penyesuaian untuk mencapai efisiensi yang optimal.

Awalnya, pagu anggaran yang direncanakan mencapai Rp268 triliun, namun angka tersebut kini berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut.

Efisiensi ini didasarkan pada perhitungan teknis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan di lapangan.

>>> Kejutan Indonesia Open 2026: Fajar/Fikri Langsung Gugur di Babak Pertama

"Memang anggarannya sekarang berapa? Rp268 triliun?

Sekarang berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan sebagainya," ungkap Purbaya menjelaskan penyebab perubahan angka tersebut.

Ia memprediksi angka akhir yang akan digunakan nantinya bisa berada sedikit di bawah target awal yang sudah dipangkas sebelumnya.

Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan efektif.

Daftar Tersangka yang Ditetapkan Kejaksaan Agung

  • Dadan Hindayana: Menjabat sebagai mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
  • Sony Sonjaya: Menjabat sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
  • Lodewyk Pusung: Menjabat sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Daftar di atas mencakup tiga pimpinan utama yang terlibat dalam dugaan penyelewengan tata kelola program MBG. Ketiganya kini harus menghadapi proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung.

Kolaborasi Pengawasan Lintas Lembaga

Terkait langkah pencegahan di masa depan, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan akan memperketat pemantauan terhadap distribusi dana program.

Pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai lembaga auditor dan penegak hukum lainnya.

Pengawasan ini mencakup pengecekan harga di lapangan hingga validasi data laporan pelaksanaan program. Menkeu menyebutkan bahwa sinergi antarlembaga sangat krusial untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara.