Eks Bupati Pesawaran Divonis 8 Tahun Penjara Kasus Korupsi
Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (22/7).
Vonis tersebut terkait perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
Majelis Hakim yang dipimpin Enan Sugiarto menyatakan Dendi terbukti bersalah melakukan tiga perkara sekaligus: korupsi secara bersama-sama, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dendi Ramadhona dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp750 juta," ujar Enan Sugiarto saat membacakan amar putusan.
Selain itu, hakim menghukum Dendi membayar uang pengganti sebesar Rp22,8 miliar, dikurangi uang titipan Rp3 miliar yang telah disetorkan selama proses penyidikan dan persidangan.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut pidana penjara 11 tahun.
Bermula dari Proyek SPAM
Kasus ini bermula dari proyek SPAM Kabupaten Pesawaran dengan nilai kontrak Rp8,2 miliar. Jaksa mengungkap proyek tersebut diduga menyebabkan kerugian negara Rp7,02 miliar.
Selain korupsi, Dendi juga didakwa menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang seluruhnya dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.
Usai sidang putusan, Dendi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Lampung, khususnya Kabupaten Pesawaran. "Saya mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, serta kekhilafan.
Sekali lagi saya mohon maaf," katanya.
Tim penasihat hukum Dendi, Sopian Sitepu, menyatakan apresiasi atas jalannya persidangan yang dinilai objektif. "Setelah berdiskusi dengan terdakwa, kami menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut," ujarnya.
JPU juga menyatakan akan memanfaatkan waktu tujuh hari untuk mempelajari berkas putusan sebelum memutuskan banding atau menerima vonis.
Hakim Enan Sugiarto mengingatkan bahwa jika dalam tujuh hari tidak ada sikap resmi dari kedua belah pihak, putusan ini otomatis berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






