Berdasarkan kerangka Mundell-Flemming atau impossible trinity, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate).

Dengan pilihan itu, Indonesia menjaga kebebasan arus devisa dan independensi moneter, namun harus merelakan stabilitas nilai tukar.

Hal ini berbeda dengan state capitalism di China yang lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan kemandirian kebijakan makro.

China membentengi diri dari faktor eksternal melalui pengendalian arus modal atau capital control yang ketat, membatasi hot money yang pernah memicu krisis Asia 1997-1998.

Analisis Model Ekonomi China yang Hibrida

Keyu Jin, profesor ekonomi dari London School of Economics dalam bukunya "The New China Playbook", menyatakan kemajuan ekonomi China tidak bisa diukur hanya dengan kacamata sosialisme atau kapitalisme konvensional.

Model yang diterapkan China merupakan metamorfosis ekonomi yang disesuaikan dengan nilai lokal dan budaya setempat, disebut managed capitalism atau mayor economy.

Karakteristik utama model hibrida China meliputi: pemanfaatan kebijakan fiskal dan moneter agresif dan terarah; penerapan kebijakan industri fokus pada sektor strategis; pengaturan sistem keuangan berbasis capital control; skema pembiayaan pembangunan didominasi negara; dan optimalisasi peran BUMN sebagai ujung tombak ekonomi.

Sistem ini memberi fleksibilitas bagi pemerintah China mengarahkan sumber daya nasional tanpa terlalu terdistorsi fluktuasi pasar global.

>>> Hyundai Hadirkan Tema Piala Dunia 2026 di Kabin Mobil Listrik

Perbedaan Fundamental Antara China dan Indonesia

Perbedaan mencolok dalam transisi state capitalism antara China dan Indonesia perlu dicermati. China bergerak gradual dari kontrol negara total menuju pembukaan ekonomi pasar terkendali.

Sebaliknya, Indonesia bergerak dari ekonomi liberal dengan mobilitas modal bebas menuju pengawasan negara lebih kuat.

Proses liberalisasi keuangan China dilakukan hati-hati dengan tetap mempertahankan kontrol ketat arus modal.