Buku "Paradox Indonesia dan Solusinya" karya Presiden Prabowo Subianto yang dirilis Mei 2022 menjadi acuan penting arah kebijakan ekonomi nasional.

Gagasan utama di halaman 120 buku itu berakar dari pemikiran Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy, yang berada di luar kapitalisme murni maupun sosialisme tradisional.

>>> Khutbah Jumat 5 Juni 2026 singkat tentang Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H / 2026 M

Visi ekonomi Prabowo, yang disebut Prabowonomics, masuk dalam kategori state capitalism atau ekonomi konstitusi.

Landasannya merujuk pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai negara.

Prabowonomics kontras dengan aliran ekonomi pasar neoliberal yang dipopulerkan Milton Friedman, Von Hayek, hingga Margaret Thatcher.

Penganut paham itu meyakini pemerintahan terbaik adalah yang paling sedikit campur tangan, negara hanya sebagai regulator.

Memahami Mekanisme State Capitalism ala Prabowo

Transformasi dari model pasar liberal ke state capitalism memposisikan pemerintah bukan sekadar wasit, melainkan penggerak utama atau prime mover dalam kegiatan ekonomi nasional.

Namun pergeseran ini membawa tantangan, terutama meningkatnya ketidakpastian kebijakan di mata investor global.

Hal itu berdampak pada kenaikan persepsi risiko atau country risk premium yang memicu pelarian modal ke luar negeri.

Dampak nyata terlihat pada pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp13.357 per dolar AS pada akhir April 2026, dan IHSG tertekan hingga level 7.007.

Perubahan haluan ke state capitalism memicu sentimen negatif dalam rezim devisa bebas yang dianut Indonesia.

Dalam kondisi mobilitas modal cair, sentimen itu memicu net outflow masif yang menekan pasar saham dan mata uang.