Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), E Aminudin Aziz, menyampaikan kekhawatiran bahwa program distribusi buku ke berbagai daerah terancam terhenti pada 2026.

Hal ini disebabkan oleh efisiensi atau pemangkasan anggaran yang signifikan.

>>> Sukses Jadi Chef, Yoona Siap Jadi Dokter Forensik di Drakor Adaptasi Jepang

Program tersebut mencakup pengiriman buku ke desa, taman baca, puskesmas, dan taman literasi. Setiap titik lokasi menerima 1.000 buku.

"Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu," kata Aminudin dalam rapat kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN tahun anggaran 2025 di Komisi X DPR, Kamis (16/7).

"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," imbuhnya.

Menurut Aminudin, program bagi-bagi buku telah berjalan selama dua tahun terakhir dan mendapat respons positif dari masyarakat. "Satu lokus [titik lokasi] 1.000 buku.

Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," katanya.

>>> Apa Itu Melasma? Pemicu Noda Gelap di Wajah dan Cara Tepat Mengatasinya

Namun, pada 2026 program tersebut terancam tidak dapat dilanjutkan karena efisiensi. Perpusnas menerima pagu indikatif 2026 sebesar Rp721,6 miliar.

Kementerian Keuangan kemudian memberitahukan pemblokiran sebesar Rp132 miliar.

"Lalu itu artinya ada anggaran efektif yang bisa digunakan oleh Perpustakaan Nasional itu sebesar Rp589,5 miliar," jelas Aminudin.

Ia menambahkan bahwa jumlah yang diblokir pada tahun sebelumnya digunakan untuk program literasi, termasuk distribusi buku ke desa dan perpustakaan daerah.

Tidak hanya program buku, renovasi serta fasilitas teknologi dan komunikasi juga terancam.

>>> Kamar Williams dari 80K Twins Hilang Setelah Tinggalkan Rumah

"Nah, ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan," pungkasnya.