Mendag Budi Santoso Sempurnakan Regulasi Perdagangan Digital
Pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola perdagangan digital melalui penyempurnaan regulasi dan pengetatan pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen tersebut demi menciptakan level playing field yang adil antara perdagangan daring dan luring.
Aturan yang disiapkan adalah penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi itu mengatur perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam PMSE.
Fokus Penyempurnaan Regulasi
Penyempurnaan ini berfokus pada beberapa poin utama. Pertama, peningkatan visibilitas produk lokal.
Kedua, fasilitasi legalitas bagi pelaku usaha. Ketiga, transparansi kemitraan pada platform digital.
Keempat, penguatan perlindungan konsumen. Kelima, penguatan tata kelola teknologi digital.
"Prinsip utama kebijakan ini adalah memastikan setiap ketentuan yang berlaku secara luring juga wajib dipenuhi secara daring tanpa terkecuali," ujar Budi Santoso dalam siaran pers, Kamis (28/5).
Pemerintah juga mendorong pengutamaan produk dalam negeri serta kewajiban platform asing memiliki perwakilan sah di Indonesia agar pengawasan lebih efektif.
Pengawasan dan Penindakan
Kementerian Perdagangan mengintensifkan pengawasan secara luring terhadap 104 pelaku usaha PMSE hingga Maret 2026. Penertiban menyasar marketplace, retail online, hingga merchant.
Dari hasil pengawasan, 37 pelaku usaha menerima peringatan tertulis pertama. Dua pelaku usaha mendapat peringatan tertulis kedua karena terbukti melanggar aturan.
Kemendag juga melancarkan patroli siber pada 21 platform PMSE dan menemukan ribuan pelanggaran iklan elektronik. Sebanyak 2.639 iklan elektronik telah diajukan untuk diturunkan dari platform.
Iklan yang ditindak mencakup berbagai komoditas, seperti minuman beralkohol (1.731 iklan), bahan berbahaya (514), Minyakita (257), gula kristal rafinasi (124), serta pupuk bersubsidi dan UTTP (13).
Selain pembersihan iklan, tindakan tegas diterapkan kepada 95 akun merchant yang membandel.
Sepanjang Triwulan IV 2024 hingga Triwulan II 2025, sebanyak 107 pelaku usaha masuk daftar hitam dan dikenai sanksi pemblokiran sementara layanan PMSE.
Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM, serta menjamin keamanan konsumen saat bertransaksi di ruang digital.
Update Terbaru
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






