DPR Tegaskan Revisi UU P2SK Tidak Intervensi Bank Indonesia
Kamis / 04-06-2026, 22:21 WIB
Komisi XI DPR RI menegaskan perubahan UU P2SK tidak memberi wewenang intervensi terhadap Bank Indonesia. Evaluasi bersifat kelembagaan, bukan individu.
Kamis / 04-06-2026, 22:21 WIB
Komisi XI DPR RI menegaskan perubahan UU P2SK tidak memberi wewenang intervensi terhadap Bank Indonesia. Evaluasi bersifat kelembagaan, bukan individu.
Kamis / 04-06-2026, 22:17 WIB
DPR bersama pemerintah mengesahkan perubahan UU P2SK yang membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah ini bertujuan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan mineral global.
Kamis / 04-06-2026, 16:22 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pembahasan tarif cukai rokok 2026 dengan DPR masih bersifat informal. Draf aturan sudah disiapkan, namun keputusan final menunggu konsultasi parlemen. Kebijakan ini bertujuan menekan rokok ilegal.
Kamis / 04-06-2026, 14:31 WIB
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti lemahnya regulasi komoditas strategis seperti sawit, migas, dan tembakau. Ia mendesak kepastian hukum untuk melindungi petani dan investor.
Kamis / 04-06-2026, 14:20 WIB
DPR dan Pemerintah resmi menyepakati 17 perubahan UU P2SK dalam rapat paripurna 4 Juni 2026. Perubahan mencakup penguatan LPS, OJK, BI, dan berbagai instrumen keuangan.
Kamis / 04-06-2026, 14:20 WIB
DPR mengesahkan revisi UU PPSK dalam paripurna 4 Juni 2026. Aturan baru mencakup penguatan LPS, OJK, BI, serta satgas pinjol ilegal dan judi online.
Kamis / 04-06-2026, 08:51 WIB
Erin resmi melayangkan surat protes ke DPR RI. Kuasa hukumnya menyebut DPR tidak memberikan hak bicara setara dan diduga mengintervensi kasus hukum.
Kamis / 04-06-2026, 07:36 WIB
Erin melayangkan surat protes ke DPR RI karena menilai Komisi III tidak objektif dan tidak mengundangnya dalam RDP terkait perselisihan dengan mantan ART.
Kamis / 04-06-2026, 06:52 WIB
Panja DPR RI menyelesaikan pembahasan RUU P2SK dengan 17 materi pokok, termasuk evaluasi BI, OJK, LPS, serta aturan Surat Utang Danantara dan satgas pinjol.
Kamis / 04-06-2026, 00:05 WIB
Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakati revisi UU PPSK. DPR resmi bisa mengevaluasi BI, OJK, dan LPS. RUU siap disahkan di paripurna.
Rabu / 03-06-2026, 23:15 WIB
RUU revisi P2SK memberikan kewenangan baru bagi DPR untuk mengevaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti lembaga terkait.
Rabu / 03-06-2026, 20:10 WIB
Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU perubahan UU P2SK ke rapat paripurna. Revisi mencakup 17 poin utama, termasuk penguatan LPS, OJK, BI, dan pengaturan aset kripto.