Revisi UU PPSK Siap ke Paripurna, DPR Resmi Bisa Evaluasi BI dan OJK 2026
Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI resmi menyepakati rancangan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Kesepakatan dicapai dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).
Salah satu poin utama dalam revisi ini memberikan wewenang baru bagi DPR RI untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan negara.
Lembaga yang akan dievaluasi meliputi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dukungan Penuh dari Seluruh Fraksi
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa pembahasan aturan ini berjalan sangat teknis dan melalui proses panjang.
Hasil akhir rancangan telah mengakomodasi berbagai kepentingan demi penguatan sektor keuangan.
Seluruh fraksi di Komisi XI, mulai dari PDIP hingga Demokrat, memberikan lampu hijau terhadap naskah revisi ini.
Dengan dukungan bulat tersebut, rancangan siap melangkah ke tahap pembicaraan tingkat dua.
Misbakhun menyatakan bahwa RUU ini akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan ditandai dengan ketukan palu tunggal sebagai simbol kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Fokus Pembahasan dan Materi Baru
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPSK, Mohamad Hekal, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membedah sebanyak 1.212 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari pembahasan intensif, disepakati 17 pokok materi muatan baru yang akan mengatur arah sektor keuangan nasional.
Poin-poin utama yang disepakati meliputi:
- Penguatan kelembagaan LPS, OJK, dan Bank Indonesia.
- Mekanisme evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR RI.
- Perluasan cakupan usaha perbankan konvensional maupun syariah.
- Ketentuan demutualisasi bursa efek di pasar modal.
- Pengaturan transfer margin dalam transaksi keuangan.
- Penerbitan Surat Utang Danantara.
- Penanganan perusahaan asuransi dalam masa resolusi.
- Dana pertanggungan wajib untuk kecelakaan lalu lintas.
- Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
- Regulasi mengenai aset kripto dan pusat finansial internasional.
- Pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani pinjaman dan judi daring.
- Kebijakan penanganan piutang macet bagi pelaku UMKM.
- Mekanisme keadilan restoratif dalam penyidikan jasa keuangan.
- Prosedur penanganan bank dalam status penyehatan.
Update Terbaru
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB






