DPR Tegaskan Revisi UU P2SK Tidak Intervensi Bank Indonesia
Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tidak memberikan wewenang untuk mengintervensi Bank Indonesia (BI).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa ketentuan evaluasi kinerja sebenarnya sudah ada dalam UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023.
Perubahan terbaru hanya memperkuat aspek penilaian kelembagaan tanpa mengusik independensi bank sentral.
"Evaluasi BI itu sudah kita miliki di Undang-Undang P2SK yang lama. Kita memberikan penguatan hanya secara evaluasi kelembagaan.
Selain itu kita tidak melakukan apa-apa," ujar Misbakhun.
Penilaian parlemen menyasar performa institusi secara menyeluruh, bukan individu anggota dewan.
Tolok ukurnya adalah indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, hingga para Deputi Gubernur.
"Evaluasi itu bukan evaluasi individu. Evaluasi secara kelembagaan," tegas Misbakhun.
Mekanisme ini tidak berbeda dengan aturan yang berlaku selama ini.
Perincian tugas dan rapat Dewan Gubernur BI diatur lebih detail agar capaian kinerja dapat diukur secara terstruktur dan objektif.
"Kalau kita tidak melakukan upaya seperti itu, mana bisa kita menilai apakah sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, baik, atau kurang baik," kata Misbakhun.
Terkait tindak lanjut hasil penilaian, Komisi XI hanya meneruskan laporan kepada pimpinan DPR RI. Otoritas pemanfaatan laporan sepenuhnya berada di bawah kendali pimpinan parlemen.
"Komisi XI mengevaluasi, kemudian kita laporkan kepada pimpinan DPR. Setelah itu bukan kewenangan kami lagi," ujar Misbakhun.
Parlemen juga menambahkan bahwa perluasan mandat bank sentral untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkualitas tetap berjalan seiring fungsi utama menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Kita tidak mengganggu independensi. Instrumen apa yang digunakan, itu kita serahkan kepada Bank Indonesia," ujar Misbakhun.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Federci Palit, mengonfirmasi bahwa hasil evaluasi tidak dapat menjadi dasar rekomendasi pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI.
Saat ditanya, ia menjawab singkat, "Enggak."
Proses penilaian oleh DPR digambarkan sebagai agenda rutin kelembagaan. Hasilnya diserahkan kepada Presiden dan DPR berdasarkan capaian kinerja.
"Evaluasi biasa saja. Dilaporkan ke Presiden, dilaporkan ke DPR.
Kita menilai berdasarkan kinerja," kata Dolfie.
Update Terbaru
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






