Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi untuk mendalami pertemuan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby bersama jajarannya dengan pejabat Kementerian Kehutanan, termasuk Menteri Raja Juli Antoni, pada awal Juni lalu.

Pertemuan tersebut membahas alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial.

>>> 74 Tahun Hilang, Bangkai Pesawat Pan Am Ditemukan di Samudra Atlantik

Pada Kamis (23/7), penyidik memeriksa tiga saksi, yaitu Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Ditjen Planologi Kehutanan Kemenhut Suprapto, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, dan Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kemenhut Asdonny August Satriayudha.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (24/7), menyatakan bahwa para saksi dimintai keterangan terkait pertemuan antara Suhardiman, Ketua DPRD Juprizal, dan pejabat Pemkab Kuansing lainnya dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta pejabat Kemenhut.

Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026.

KPK juga memanggil satu saksi lain, Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani, namun yang bersangkutan tidak hadir. "Penyidik masih menunggu konfirmasinya," ucap Budi.

Sementara itu, berdasarkan situs Pemkab Kuansing, pertemuan di Kementerian Kehutanan itu membahas percepatan penyelesaian persoalan lahan masyarakat yang masih berada dalam kawasan hutan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan menahan mereka.

>>> Indonesia Raih 6 Medali Emas di Kejuaraan Pencak Silat Asia 2026

Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles atas kasus dugaan suap jabatan.