KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN soal Pelepasan Hutan Kuansing
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (23/7) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kedua saksi adalah Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Suprapto, dan Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelepasan kawasan hutan itu diperuntukkan bagi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah Kementerian ATR/BPN.
Budi mengungkapkan adanya dugaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby mengumpulkan uang dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.
"Di mana dalam konteks ini bupati kewenangannya hanya sebatas soal teknisnya, soal kondisi tata ruangnya. Soal keputusan pelepasan izin kawasan hutan kan ada di Kementerian Kehutanan," ujar Budi.
Setelah izin pelepasan hutan diperoleh, program di ATR/BPN dapat berlanjut.
KPK saat ini memproses tiga tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kuansing tahun 2021-2026.
Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Tersangka meliputi Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Pemkab Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
Suhardiman juga diproses atas dugaan penerimaan lain terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Para tersangka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Suhardiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor.
Zulkarnain dan Ardiles sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut terseret dalam kasus ini, namun belum diperiksa.
Raja Juli telah melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing ke KPK, namun laporan itu ditolak.
KPK akan mendalami peran Raja Juli dalam proses penyidikan.
Update Terbaru
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






