Urgensi Pembatasan Anak di Ruang Digital Lewat PP Tunas
Peningkatan literasi digital orang tua menjadi sama pentingnya dengan peningkatan kemampuan digital anak.
Pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan menilai PP Tunas dapat meningkatkan kesadaran orang tua. Namun, pembatasan akses tidak otomatis membuat anak berhenti menggunakan media sosial.
Anak-anak saat ini telah tumbuh bersama internet dan sebagian besar sudah mengenal media sosial sejak pandemi Covid-19.
Jika sistem verifikasi usia mudah diakali, anak dapat menggunakan identitas palsu atau meminjam akun orang lain.
"Jangan-jangan pemerintah berhasil di situ, tetapi mereka membobol pintu belakang yang malah tidak kita tahu," katanya pada Selasa (21/7).
Firman juga menyoroti pergeseran komunikasi dari tatap muka ke ruang digital. Anak berpotensi kehilangan kesempatan membangun kemampuan sosial seperti memahami emosi dan bekerja sama.
Ia menilai penegakan aturan sebaiknya difokuskan pada platform untuk membangun sistem verifikasi usia yang lebih kuat. Sementara itu, pemerintah dan orang tua memperkuat literasi digital anak.
Pratama menambahkan bahwa perlindungan anak tidak bisa mengandalkan satu mekanisme saja.
Konsep defense in depth diperlukan, dengan verifikasi usia sebagai lapisan awal, parental control, dan sistem kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas berbahaya.
"Ketika seluruh mekanisme tersebut diterapkan secara bersamaan, tingkat perlindungan akan meningkat secara signifikan," imbuhnya.
Pemerintah menegaskan PP Tunas juga mendorong platform digital melakukan perubahan.
Platform diberi kesempatan memperbaiki layanan dengan memperkuat moderasi konten, menghapus fitur berbahaya, membatasi kontak asing, dan memastikan konten sesuai usia.
"Di Indonesia kita bukan sembarang melarang. Platform juga kita beri ruang untuk berlomba-lomba membuat platformnya menjadi lebih ramah anak," kata Meutya.
>>> Studi: Jalan Kaki 8.000 Langkah Seminggu Sekali Bisa Perpanjang Umur
Keberhasilan PP Tunas tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah membatasi akses. Regulasi ini menuntut komitmen platform, serta kolaborasi pemerintah, platform, keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat.
Update Terbaru
Lisandro Martinez: Kejatuhan Tim Hebat adalah Kegembiraan Medioker
Kamis / 23-07-2026, 13:21 WIB
Kemlu Ketahui Keberadaan WNI Diduga Kabur di Korsel
Kamis / 23-07-2026, 13:21 WIB
Na Hong-jin Pukau New York dengan 'Hope' di Festival Film Asia
Kamis / 23-07-2026, 13:17 WIB
Bos BGN Sudaryono Buka Suara soal Keterlibatan TNI-Polri di Program MBG
Kamis / 23-07-2026, 13:16 WIB
Cara Dapat Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta
Kamis / 23-07-2026, 13:16 WIB
7 Tips Memilih Tablet Murah yang Tahan Lama dan Berkualitas, Jangan Cuma Lihat RAM
Kamis / 23-07-2026, 13:14 WIB
Galaxy Z Flip 8 Lebih Tipis, Ringan, dan Kuat dari Pendahulunya
Kamis / 23-07-2026, 13:14 WIB
Semakin Banyak Pria Putuskan Childfree, Bukan Cuma Soal Duit
Kamis / 23-07-2026, 13:14 WIB
Legenda Sepakbola Indonesia M Basri Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun
Kamis / 23-07-2026, 13:12 WIB
Elon Musk Diledek usai Klaim Grok Bisa Bikin The Odyssey Lebih Akurat
Kamis / 23-07-2026, 13:12 WIB
Apple Siapkan Pembaruan Besar Mac dengan M6 MacBook Pro, OLED Macs, dan iMac Baru
Kamis / 23-07-2026, 13:12 WIB
Anak SD Diajak Rancang Sekolah Lebih Sejuk Hadapi Suhu Panas
Kamis / 23-07-2026, 13:07 WIB
7 Rekomendasi Tempat Beli Sepatu Lari Hoka Ori di Indonesia
Kamis / 23-07-2026, 13:07 WIB
8 Pilihan Sunscreen Wardah Sesuai Kebutuhan Kulit, Bukan Usia
Kamis / 23-07-2026, 13:07 WIB







