Rabu / 01-07-2026, 10:10 WIB
Kementerian Komdigi mencatat baru 206 platform digital yang melakukan self-assessment PP Tunas. Masih ada sekitar 17.000 platform yang belum lapor dan terancam sanksi.
Jumat / 26-06-2026, 23:42 WIB
Implementasi PP TUNAS mulai menunjukkan hasil. Kementerian Komdigi mencatat 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform digital sebagai upaya perlindungan anak di ruang digital.
Jumat / 26-06-2026, 14:20 WIB
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa TikTok dan YouTube telah menghapus 4,7 juta akun anak di Indonesia per Juni 2026 sebagai implementasi PP Tunas.
Sabtu / 20-06-2026, 16:08 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta platform digital tidak menjadikan anak sebagai objek eksperimen. Pemerintah telah menerbitkan PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital.
Jumat / 12-06-2026, 14:56 WIB
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerapkan PP Tunas untuk membatasi akses internet anak. Langkah ini bertujuan melindungi anak dari risiko siber seperti konten negatif dan predator online, bukan memangkas hak digital mereka.
Rabu / 10-06-2026, 16:44 WIB
Kemkomdigi telah memeriksa 175 platform digital dari 64 penyelenggara sebagai bagian dari PP TUNAS. Netflix, Shopee, PUBG, dan ChatGPT termasuk di dalamnya.
Selasa / 09-06-2026, 22:19 WIB
Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penilaian mandiri dari 175 produk, layanan, dan fitur platform digital untuk pelindungan anak hingga 9 Juni 2026.
Sabtu / 06-06-2026, 08:20 WIB
Yayasan Puteri Indonesia menyatakan dukungan terhadap PP Tunas yang diterbitkan pemerintah untuk melindungi anak dari cyberbullying, pornografi, dan risiko digital lainnya.
Jumat / 05-06-2026, 15:00 WIB
Yayasan Puteri Indonesia bersama jajaran Puteri Indonesia 2026 menyatakan dukungan terhadap PP TUNAS untuk melindungi anak di ruang digital. Langkah preventif ini dinilai krusial menghadapi ancaman dunia maya.
Minggu / 17-05-2026, 21:28 WIB
Pemerintah resmi menjalankan PP Tunas untuk melindungi anak dari konten digital berbahaya. Regulasi ini menuai kekhawatiran dari pelaku industri lokal karena potensi beban operasional.
