Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan khusus untuk memperketat keamanan anak di ruang maya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Regulasi ini mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam hal perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan aturan tersebut pada tanggal 28 Maret 2025.

Kebijakan ini mewajibkan penyedia layanan digital mengenali risiko serta memverifikasi umur pengguna.

Negara hadir untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan digital yang aman.

Pemerintah ingin melindungi anak dari berbagai ancaman kejahatan siber.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pelopor dalam skala besar.

Jumlah anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia mencapai sekitar 70 juta jiwa.

Aturan menetapkan batasan usia akses berdasarkan tingkat risiko layanan digital.

Anak di bawah 13 tahun hanya boleh memakai layanan berisiko rendah dengan izin orang tua.

Kelompok usia 13 hingga 16 tahun dapat mengakses layanan berisiko sedang.

Akses penuh ke layanan berisiko tinggi seperti media sosial hanya untuk usia 16 sampai 18 tahun.

Persetujuan orang tua tetap menjadi syarat utama dalam mengakses platform tersebut.

Penerapan dan Tantangan Kebijakan

Aturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 28 Maret 2026.

Platform digital diwajibkan menutup akun anak di bawah usia 16 tahun pada layanan berisiko tinggi.

Sejumlah platform besar turut masuk dalam daftar penonaktifkan akun pada awal implementasi.

Menteri Komunikasi dan Digital menyebut ancaman utama bagi anak adalah paparan pornografi hingga adiksi.

Evaluasi kementerian mencatat puluhan juta akun anak telah memperoleh perlindungan.

Lebih dari 200 platform digital telah menyerahkan penilaian mandiri kepada pemerintah.

Pemerintah menyiapkan sanksi administratif bagi platform yang tidak mematuhi ketentuan.

Sanksi tersebut mencakup teguran tertulis hingga penghentian akses sementara.

Tantangan terbesar dalam pengawasan ini adalah banyaknya anak yang memalsukan usia.

Survei menunjukkan sebagian besar anak mengubah data umur agar tetap bisa memakai media sosial.

Pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi aktivitas digital.