Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan klarifikasi tegas dan komprehensif terkait isu miring yang menyelimuti perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ke luar negeri.

Kabar kepergian orang nomor satu di lingkungan ATR/BPN ini sempat memicu gelombang spekulasi di ruang publik, terutama di tengah panasnya penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan institusi tersebut. Namun, otoritas keimigrasian memastikan bahwa langkah sang menteri murni merupakan bagian dari agenda kedinasan resmi, bukan upaya menghindari proses hukum.

Perjalanan Dinas Resmi, Bukan Pelarian

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam, secara eksplisit membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa politikus senior Partai Golkar tersebut melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari panggilan pemeriksaan kedua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hendarsam, kepergian Nusron Wahid pada Kamis (15/10/2026) lalu telah melalui prosedur yang ketat dan transparan. Rute perjalanan dimulai dari Batam, menuju Singapura, dan berlanjut ke Malaysia.

“Sempat ke Malaysia. Ada kegiatan dinas di sana. Jadi, beliau ditemani oleh beberapa petugas dan staf keprotokolan sesuai dengan standar perjalanan dinas pejabat negara,” ujar Hendarsam saat ditemui awak media di Kantor Imigrasi Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam narasi liar yang beredar di media sosial dan sebagian kalangan masyarakat yang menilai kepergian tersebut sebagai bentuk "kabur" dari tanggung jawab hukum. Hendarsam menekankan bahwa Ditjen Imigrasi hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang memfasilitasi perjalanan berdasarkan dokumen resmi yang diajukan.

Belum Ada Permohonan Cekal dari Aparat Penegak Hukum