Salah satu poin krusial yang diangkat dalam klarifikasi ini adalah status pencegahan perjalanan (cekal) atas nama Nusron Wahid. Hingga artikel ini diturunkan, Hendarsam memastikan bahwa pihaknya belum menerima surat permohonan cekal dari KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Sampai saat ini belum ada permintaan tersebut. Sebagai pelaksana teknis, kami hanya menjalankan dan menindaklanjuti permintaan resmi dari instansi penegak hukum yang berwenang, seperti KPK, Kejaksaan, atau Polri. Jika tidak ada surat resmi, maka hak konstitusional warga negara untuk bepergian tetap kami fasilitasi sesuai prosedur,” jelasnya dengan nada tegas.

Pernyataan resmi dari Ditjen Imigrasi ini secara langsung merespons tudingan yang dilayangkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Sebelumnya, Boyamin menduga kuat bahwa Nusron sengaja pergi ke luar negeri bersama rombongan terbatas sebagai strategi untuk menghindari intensifikasi panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK.

Terseret dalam Pusaran Skandal Suap HGB Senilai Rp106,3 Miliar

Kontroversi perjalanan dinas ini tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK. Nama Nusron Wahid kini terseret dalam pusaran penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang melibatkan PT Summarecon di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026 lalu. Dalam operasi yang menggemparkan publik tersebut, tim penyidik KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam bentuk pecahan Rupiah maupun berbagai mata uang asing (valuta asing), yang mengindikasikan adanya aliran dana lintas negara atau transaksi bernilai tinggi.