Pertanyaan mengenai apakah BPJS Ketenagakerjaan wajib sering muncul di kalangan pekerja dan pemberi kerja.

Aturan kepesertaan jaminan sosial tersebut telah diatur secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Aturan Kepesertaan bagi Perusahaan dan Pekerja Mandiri

Setiap pemberi kerja memiliki kewajiban mendaftarkan perusahaan serta seluruh pekerjanya ke dalam program tersebut.

Perusahaan dilarang melakukan praktik pendaftaran sebagian karyawan atau melaporkan upah di bawah kondisi sebenarnya.

Terdapat lima program perlindungan yang mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, serta Jaminan Kematian.

Selain itu, terdapat pula program Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja penerima upah.

Perusahaan yang mengabaikan kewajiban pendaftaran program ini dapat menghadapi sanksi administratif berupa teguran.

Bentuk sanksi tersebut dapat berupa denda hingga pembatasan pelayanan publik serta perizinan usaha.

Ketentuan berbeda berlaku bagi pekerja Bukan Penerima Upah yang menjalankan pekerjaan secara mandiri.

Pendaftaran bagi kelompok pekerja mandiri tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh undang-undang.

Meski demikian, pekerja mandiri tetap dianjurkan mendaftar untuk memperoleh perlindungan risiko kerja.