Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan sanksi tegas bagi platform media sosial yang mengabaikan regulasi perlindungan anak.

Pemerintah menetapkan denda paling sedikit Rp1 miliar bagi pengelola platform digital yang gagal mematuhi aturan PP Tunas.

Formulasi Sanksi untuk Platform Global dan Lokal

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa formulasi denda administratif ini dirancang untuk menegakkan kepatuhan digital.

Platform skala global seperti Meta, YouTube, Roblox, dan X yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda sebesar 6 persen dari pendapatan global.

Sementara itu, penyelenggara sistem elektronik privat dalam negeri dikenakan denda berdasarkan skala usaha mereka.

Besaran denda lokal dipatok maksimal Rp1 miliar untuk usaha mikro, maksimal Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan maksimal Rp10 miliar untuk usaha menengah.

Catatan Kepatuhan Platform Digital

Pemerintah mencatat jutaan akun anak telah diblokir dari berbagai layanan digital karena belum memenuhi standar perlindungan.

Dari sejumlah platform yang dipantau, baru Roblox yang dinilai berhasil menerapkan sistem pembatasan usia dan memindahkan jutaan akun anak.