Kementerian Komunikasi dan Digital mengirimkan notifikasi berisi ratusan tautan konten melanggar kepada platform digital di Jakarta pada Jumat (13/11/2026).

Proses penghapusan konten di media sosial melibatkan mekanisme panjang antara pemerintah dan pengelola platform digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan satu kali pengiriman notifikasi dapat memuat 200 hingga 400 tautan.

Permintaan tersebut tidak serta-merta membuat seluruh tautan langsung dihapus karena platform memiliki ruang pemeriksaan.

Mekanisme dan Kategori Penanganan Konten

Setiap laporan bermula dari patroli siber, aduan masyarakat, maupun permintaan aparat penegak hukum.

Komdigi melakukan verifikasi bukti pendukung terlebih dahulu sebelum mengirimkan kelompok laporan dalam bentuk batch.

Pihak platform mempunyai kesempatan menyampaikan keberatan atau meminta tambahan waktu untuk memeriksa laporan.

Komdigi memprioritaskan penanganan konten mendesak seperti terorisme, pornografi anak, serta gangguan ketertiban umum.

Mediodecci juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bertindak sebagai pihak yang melakukan sensor sepihak, melainkan menjalankan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk kategori konten mendesak seperti terorisme dan pornografi anak, platform digital diberikan batas waktu tanggapan yang lebih cepat yaitu dalam kurun waktu 12 jam.