Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan aplikasi khusus untuk memeriksa daftar nomor seluler yang terdaftar memakai Nomor Induk Kependudukan milik warga.

Layanan tersebut menjadi langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan identitas dalam pendaftaran kartu SIM berbasis biometrik.

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital, Dany Suwardany, menyatakan bahwa perangkat lunak itu masih melalui tahap uji coba di Jakarta.

Oleh karena itu, masyarakat luas belum dapat menggunakannya secara resmi karena sejumlah fitur tambahan masih dalam tahap pengembangan.

Pengguna nantinya harus memasukkan NIK beserta salah satu nomor ponsel miliknya untuk melakukan verifikasi melalui kode OTP.

Sistem kemudian akan menampilkan daftar nomor seluler yang terdaftar menggunakan NIK terkait secara transparan.

Warga dapat melaporkan nomor asing yang tidak dikenal kepada operator seluler agar bisa segera dilakukan pemblokiran.

Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan menghubungkan layanan tersebut langsung dengan pusat pemantauan data pelanggan operator.

Sementara itu, pengguna yang ingin melakukan pemblokiran masih harus mendatangi gerai resmi operator dengan membawa KTP.

Komdigi menetapkan persyaratan khusus di mana pengguna harus menyelesaikan registrasi biometrik sebelum mengakses aplikasi.

Ketentuan tersebut sekaligus berfungsi untuk mendorong percepatan penetrasi registrasi biometrik bagi para pelanggan lama.

Aplikasi tersebut nantinya dijadwalkan menggunakan domain resmi komdigi. go.

id saat resmi diluncurkan nanti.