Tanggapi SAFEnet, Komdigi Buka Suara Terkait Konten Karhutla
Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan tanggapan atas desakan lembaga masyarakat sipil.
Desakan tersebut datang dari SAFEnet dan Remotivi yang meminta transparansi data.
Transparansi ini berkaitan dengan dugaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan.
Komdigi Nyatakan Keterbukaan Data
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menyatakan kesiapannya.
Pihak kementerian terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Temuan dari lembaga tersebut dinilai sebagai bahan evaluasi penting dalam moderasi konten.
Mediodecci menyebut langkah pemantauan ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Pemerintah menghargai adanya kontrol publik yang dilakukan melalui mekanisme check and balance.
Komdigi siap mencocokkan data yang dimiliki SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak resmi.
Pencocokan data bertujuan untuk memastikan apakah konten yang dilaporkan benar-benar dimintakan penurunan.
Proses permintaan penutupan akses melibatkan sistem elektronik dan komunikasi bersama platform.
Laporan Peningkatan Moderasi
Sebelumnya, laporan SAFEnet dan Remotivi mencatat adanya peningkatan moderasi konten.
Terdapat 127 konten yang mengalami moderasi hingga tanggal 8 November 2026.
Mayoritas tindakan tersebut berasal dari permintaan Komdigi sebanyak 94 konten.
Laporan tersebut juga menyoroti lonjakan moderasi terhadap protes warga terkait penanganan karhutla.
Sebagian konten yang terkena moderasi terjadi ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan.
Kedua lembaga tersebut lantas mengajak Komdigi untuk melakukan uji publik.
Menanggapi hal itu, Mediodecci menyatakan angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks cakupan data.
Pihaknya mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus dalam laporan.
Komdigi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses moderasi konten.
Pemerintah menyatakan siap melakukan perbaikan jika ditemukan kekeliruan.
Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik pemutusan akses.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi terkait pemberitahuan.
Update Terbaru
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






