Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan tanggapan atas desakan lembaga masyarakat sipil.

Desakan tersebut datang dari SAFEnet dan Remotivi yang meminta transparansi data.

Transparansi ini berkaitan dengan dugaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan.

Komdigi Nyatakan Keterbukaan Data

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menyatakan kesiapannya.

Pihak kementerian terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Temuan dari lembaga tersebut dinilai sebagai bahan evaluasi penting dalam moderasi konten.

Mediodecci menyebut langkah pemantauan ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Pemerintah menghargai adanya kontrol publik yang dilakukan melalui mekanisme check and balance.

Komdigi siap mencocokkan data yang dimiliki SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak resmi.

Pencocokan data bertujuan untuk memastikan apakah konten yang dilaporkan benar-benar dimintakan penurunan.

Proses permintaan penutupan akses melibatkan sistem elektronik dan komunikasi bersama platform.

Laporan Peningkatan Moderasi

Sebelumnya, laporan SAFEnet dan Remotivi mencatat adanya peningkatan moderasi konten.

Terdapat 127 konten yang mengalami moderasi hingga tanggal 8 November 2026.

Mayoritas tindakan tersebut berasal dari permintaan Komdigi sebanyak 94 konten.

Laporan tersebut juga menyoroti lonjakan moderasi terhadap protes warga terkait penanganan karhutla.

Sebagian konten yang terkena moderasi terjadi ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan.

Kedua lembaga tersebut lantas mengajak Komdigi untuk melakukan uji publik.

Menanggapi hal itu, Mediodecci menyatakan angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks cakupan data.

Pihaknya mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus dalam laporan.

Komdigi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses moderasi konten.

Pemerintah menyatakan siap melakukan perbaikan jika ditemukan kekeliruan.

Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik pemutusan akses.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi terkait pemberitahuan.