Indonesia bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan hadir untuk melakukan penandatanganan tersebut bersama perwakilan sepuluh negara anggota ASEAN.

Langkah strategis ini menandai kelanjutan perundingan DEFA yang dimulai sejak Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2023.

Potensi Besar Ekonomi Digital

DEFA merupakan kerangka kerja ekonomi digital komprehensif pertama di kawasan untuk menyelaraskan kebijakan digital negara anggota.

Kawasan Asia Tenggara memiliki pasar yang menjanjikan dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia hampir mencapai US$100 miliar pada 2025.

Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di kawasan.

Studi Boston Consulting Group memperkirakan implementasi penuh DEFA dapat mendongkrak nilai ekonomi digital ASEAN dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.

Bagi pelaku UMKM, kesepakatan ini diharapkan mempermudah perdagangan lintas negara serta meningkatkan sistem pembayaran digital.

Selain itu, perjanjian tersebut turut mencakup perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta pengaturan arus data lintas batas yang tepercaya.

Pemerintah Indonesia juga akan melanjutkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian setelah penandatanganan resmi dilakukan.