Pemerintah Kabupaten Grobogan mulai mempersiapkan proses sertifikasi lahan yang digunakan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak.

Langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Persiapan ini dibahas secara mendalam dalam sebuah rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Grobogan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan itu, fokus pembahasan diarahkan pada penelusuran status kepemilikan serta riwayat penguasaan bidang tanah.

Pemerintah kabupaten juga mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi fisik lahan secara langsung di lapangan.

Berdasarkan pemetaan awal, kawasan tempat pemrosesan sampah tersebut terdiri atas sejumlah bidang tanah dengan status berbeda.

Sebagian lahan tercatat sudah berstatus hak pakai pemerintah kabupaten, sementara bidang lainnya merupakan hak milik warga atau tanah negara.

Perbedaan status penguasaan tersebut membuat tahapan pensertifikatan memerlukan penanganan administratif secara cermat.

Setiap bidang tanah perlu ditelusuri secara saksama agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi kelengkapan dokumen hingga potensi kendala di lapangan.

Upaya penataan ini diharapkan mampu memperlancar seluruh tahapan administrasi agar berjalan tertib aturan.

Kejelasan status hukum atas lahan tersebut diyakini dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan fasilitas persampahan.

Pengamanan aset ini tidak hanya melindungi kekayaan daerah, tetapi juga menjadi landasan pelayanan publik yang lebih baik.